Peraturan

DOKUMEN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA :

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Undang-Undang No. 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur

Undang-Undang No. 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka Di Provinsi NTT

Undang-Undang No. 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Di Provinsi Sulawesi Barat

Undang-Undang No. 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Di Provinsi Sulawesi Tengah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu Di Provinsi Maluku Utara

Undang-Undang No. 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan

Undang-Undang No. 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Di Provinsi Sulawesi Tenggara

Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang No. 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan Rotterdam Covention On THe Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemicals And Pesticides In International Trade (Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia Dan Pestisida Tertentu Dalam Perdagangan Internasional)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convenant On Biological Diversity (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)

Undang-Undang No. 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah

Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Di Provinsi Sulawesi Tenggara

Undang-Undang No. 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat

Undang-Undang No. 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

Undang-Undang No. 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Di Provinsi Sumatera Selatan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

Undang-Undang No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan

Undang-Undang No. 22 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Undang-Undang No. 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Undang-Undang No. 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan Internasional Convention For The Suppression Of Acts Of Nuclear Terrorism (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran

Undang-Undang No. 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Tahun Anggaran 2014

Undang-Undang No. 13 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik India

Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara

Undang-Undang No. 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Di Provinsi Sulawesi Tenggara

Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang No. 19 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Tentang Kerjasama Industri Pertahanan Antara Pemerintah Republik Indonesia Pemerintah Republik Turki

Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian

Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 24 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Tahun Anggaran 2013

Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Undang-Undang No. 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution (Persetujuan Asean tentang Pencemaran Asap Lintas Batas)

Undang-Undang No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Tahun Anggaran 2015

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian Dan Pertolongan

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Dan Air

Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Undang-Undang No. 4 Tahun 2015 tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah Indonesia Dan Pemerintah Demokratik Timor-Leste tentang Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan

Undang-Undang No. 5 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam

Undang-Undang No. 6 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini

Undang-Undang No. 7 Tahun 2015 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No. 11 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan

Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016